Advertisement

Jawaban Pertanyaan Anda Ada Disini, Silahkan Disimak 100+ Tanya Jawab Tentang Kurikulum Merdeka

Buku Saku Tanya Jawab Tentang Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menjawab beberapa pert
Jawaban Pertanyaan Anda Ada Disini, Silahkan Disimak 100+ Tanya Jawab Tentang Kurikulum Merdeka

Buku Saku Tanya Jawab Tentang Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terkait Kurikulum Merdeka.

Buku saku yang dikeluarkan pemerintah ini menjawab 110 pertanyaan terkait Kurikulum Merdeka, beberapa pertanyaan dan jawaban kita tampilkan di bawah ini. Untuk jawaban pertanyaan lain dapat dibaca melalui buku saku yang dapat di download di link 📥 Download File Disini.

1. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Pemulihan Pembelajaran?

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran (learning loss) diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan.

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Maka satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. Tiga opsi kurikulum tersebut yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek), dan Kurikulum Merdeka.

2. Apakah yang dimaksud dengan Kurikulum Merdeka?

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

3. Mengapa kita memerlukan Kurikulum Merdeka?

Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar.

Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas.

Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.

4. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti "Ganti Menteri Ganti Kurikulum".

Kita perlu memahami dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yakni antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan, kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer.

Kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan, sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masingmasing sekolah. Pada Intinya, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajeg, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang Kemendikbudristek lakukan dengan merancang Kurikulum Merdeka.

Faktanya, laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat. Jika kita perhatikan, sejak ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan kurikulum melambat dari KBK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir adalah Kurikulum 2013 (K-13) di tahun 2013. Kurikulum Merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya (K-13) diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya empat menteri pendidikan. Maka, fakta ini mematahkan pemeo "Ganti Menteri, Ganti Kurikulum".

5. Mengapa Kurikulum Merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah?

Ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap.

Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum. Sedangkan, operasionalisasinya, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom, berlandaskan ilmu pendidikan. Sehingga, kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda, sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama.

Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan.

Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada 2024. Ketika itu, Kurikulum Merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah/madrasah dan daerah. Pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah/madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari Kurikulum Merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah/madrasah lain.

Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Proses belajar para aktor kunci ini penting karena proses belajar ini menjadi fondasi transformasi pendidikan yang kita cita-citakan.

Mari kita ingat, tujuan perubahan kurikulum adalah untuk mengatasi krisis belajar (learning crisis). Kita ingin menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Oleh karena itulah, Kemendikbudristek melakukan perubahan yang sistemik, tidak hanya kurikulum semata. Kita melakukan reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan, dan melakukan penguatan anggaran dan kelembagaan.

Perubahan sistemik tersebut tentu tidak bisa terjadi dalam sekejap. Tahap demi tahap perubahan kurikulum harapannya dapat memberi waktu yang memadai bagi seluruh elemen kunci sehingga fondasi untuk transformasi pendidikan kita dapat tertanam kukuh dan teguh.

6. Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan Kurikulum Merdeka?

Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah/madrasah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi.

Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah/madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua sekolah/madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan.

Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah/madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah/madrasah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum, berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan.

Untuk jawaban dari pertanyaan selanjutnya silahkan dibaca pada buku saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka. Buku saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka silahkan di download pada 📥 Download File Disini

  1. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Pemulihan Pembelajaran?
  2. Apakah yang dimaksud dengan Kurikulum Merdeka?
  3. Mengapa kita memerlukan Kurikulum Merdeka?
  4. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti "Ganti Menteri Ganti Kurikulum".
  5. Mengapa Kurikulum Merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah?
  6. Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan Kurikulum Merdeka?
  7. Salah satu semangat dalam Kurikulum Merdeka ialah penyelenggaran pembelajaran yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang inklusif?
  8. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan Kurikulum Merdeka?
  9. Bagaimana Kurikulum Merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan?
  10. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan Kurikulum Merdeka?
  11. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka?
  12. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru?
  13. Mengapa projek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri?
  14. Bagaimana dengan muatan lokal, apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah?
  15. Di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum?
  16. Apakah karakteristik utama Kurikulum Merdeka di satuan PAUD?
  17. Ketika guru merancang kegiatan bermain-belajar di satuan PAUD, rujukan mana yang mereka gunakan?
  18. Apakah metode Sentra tetap digunakan?
  19. Apakah Kurikulum Merdeka mengajarkan calistung di PAUD?
  20. Bagaimana menggunakan STPPA dan Capaian Pembelajaran (CP)?
  21. Bagaimana mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran di satuan PAUD?
  22. Bagaimana mengembangkan modul ajar di PAUD?
  23. Model-model pembelajaran apa sajakah yang dapat dipergunakan di satuan PAUD?
  24. Mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD?
  25. Mengapa IPAS mulai diajarkan di kelas III?
  26. Apakah pendekatan tematik masih digunakan?
  27. Mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan?
  28. Apa yang berubah dengan Kurikulum Merdeka di SMP?
  29. Mengapa tidak ada peminatan di kelas X?
  30. Apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA?
  31. Apakah akan ada jam pelajaran khusus untuk Bimbingan Konseling, mengingat konsultasi dengan guru Bimbingan
  32. Konseling memiliki peranan yang penting dalam mengarahkan minat peserta didik?
  33. Bagaimana dengan seleksi masuk perguruan tinggi bila tidak ada penjurusan?
  34. Apakah peserta didik boleh mengganti pilihan mata pelajaran di kelas XII?
  35. Mengapa ada mata pelajaran pilihan terkait vokasi?
  36. Apakah ada batas maksimum pengambilan mata pelajaran pilihan untuk SMA?
  37. Kapan sebaiknya mengarahkan pemilihan mata pelajaran untuk pemilihan fakultas masuk ke Perguruan Tinggi?
  38. Apakah yang dimaksud dengan unit inkuiri pada kelas X?
  39. Komponen pembelajaran apa yang berubah di SMK?
  40. Apa yang berubah pada spektrum keahlian SMK?
  41. Apakah satuan pendidikan diberi kebebasan membuka konsentrasi keahlian?
  42. Apa yang berubah pada struktur kurikulum SMK?
  43. Apa yang dipelajari di mata pelajaran informatika?
  44. Apa yang dipelajari di mata pelajaran projek ilmu pengetahuan alam dan sosial?
  45. Apa kegunaan Mata Pelajaran Pilihan dalam kelompok Mata Pelajaran Kejuruan di SMK?”
  46. Apa kegunaan PKL?
  47. Apa isi kelompok Mata Pelajaran Kejuruan pada kelas X di SMK?
  48. Apa isi kelompok Mata Pelajaran Kejuruan pada kelas XI dan XII di SMK?
  49. Mengapa lulusan SMK diharapkan untuk mencari pekerjaan selesai bersekolah? Bukankah peserta didik SMA dan sederajat lainnya juga akan mencari kerja setelah selesai pendidikan SMK/SMA?
  50. Apakah lulusan SMK bisa melanjutkan ke perguran tinggi?
  51. Bagaimana bentuk keterlibatan peserta didik SMK dalam pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila?
  52. Apakah satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan tanpa melibatkan pihak dunia kerja?
  53. Apa bedanya projek penguatan profil pelajar Pancasila dengan Project Based Learning (PBL) di SMK?
  54. Apa peran mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan? 29 54. Apa yang berubah dari kurikulum sebelumnya untuk Kurikulum Merdeka di bagian pendidikan khusus?
  55. Apakah pendidikan khusus juga menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) yang sama dengan pendidikan reguler?
  56. Bagaimana penyediaan buku untuk peserta didik berkebutuhan khusus?
  57. Apakah untuk peserta didik di SLB juga harus menerapkan projek penguatan profil pelajar Pancasila?
  58. Mengapa mata pelajaran keterampilan pada peserta didik berkebutuhan khusus memiliki porsi paling besar di antara mata pelajaran lainnya?
  59. Apakah mata pelajaran TIK juga diajarkan di SLB?
  60. Mengapa di Kurikulum Merdeka peserta didik berkebutuhan khusus di kelas VIII hanya boleh memilih 1 jenis keterampilan?
  61. Bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP) di SLB?
  62. Bagaimana pengembangan modul ajar di SLB?
  63. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila?
  64. Apakah profil pelajar Pancasila hanya berlaku untuk Kurikulum Merdeka atau berlaku juga pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013?
  65. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada Kurikulum 2013?
  66. Mengapa pembelajaran melalui projek disebut sebagai "penguatan profil pelajar Pancasila"?
  67. Apa itu projek penguatan profil pelajar Pancasila?
  68. Apa saja perubahan yang timbul dengan adanya projek penguatan profil pelajar Pancasila?
  69. Apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila?
  70. Bagaimana implementasi projek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan?
  71. Apa fungsi profil pelajar Pancasila?
  72. Apa pengaruh profil pelajar Pancasila ke pembelajaran di kelas?
  73. Apakah perbedaan profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)?
  74. Jika projek penguatan profil pelajar Pancasila berjalan, bagaimana dengan program PPK yang sudah berjalan?
  75. Di manakah nasionalisme dalam profil pelajar Pancasila?
  76. Jika profil pelajar Pancasila masuk sebagai Renstra Kemendikbudristek, bagaimana pelaksanaannya di satuan pendidikan?
  77. Bagaimana mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila?
  78. Apakah projek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran?
  79. Sejumlah 20-30 persen jam pelajaran dari setiap mapel dialokasikan untuk projek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah projek tersebut akan diimplementasikan per mapel atau terintegrasi antarmapel?
  80. Bagaimana bentuk pelaporan hasil projek?
  81. Apakah bentuk laporan hasil belajar projek profil pelajar Pancasila per mata pelajaran?
  82. Bagaimana jika peserta didik memilih tema projek penguatan profil pelajar Pancasila yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran (intrakurikuler)?
  83. Apakah projek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis projek?
  84. Apakah satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 bisa melakukan projek penguatan profil pelajar Pancasila?
  85. Apa yang dimaksud dengan Capaian Pembelajaran (CP)?
  86. Apakah Capaian Pembelajaran (CP) menggantikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)?
  87. Jika Capaian Pembelajaran (CP) setara dengan KI-KD, apakah SKL tetap menjadi acuan dalam mengukur kompetensi lulusan dari satuan pendidikan?
  88. Mengapa Capaian Pembelajaran (CP) mengintegrasikan kembali keterampilan, pengetahuan, dan sikap?
  89. Mengapa Capaian Pembelajaran (CP) disusun per fase?
  90. Referensi apa yang bisa digunakan untuk mendukung implementasi Capaian Pembelajaran?
  91. Apakah capaian akhir untuk setiap fase bisa berbeda-beda?
  92. Jika hanya 1 capaian akhir per-fase maka, bagaimana peserta didik mengejar ketertinggalan?
  93. Apakah peserta didik akan selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran?
  94. Apa yang dimaksud dengan perangkat ajar?
  95. Bagaimana cara mengakses perangkat ajar?
  96. Apa yang dimaksud dengan modul ajar?
  97. Bagaimana cara menggunakan modul ajar di dalam kelas?
  98. Apakah silabus dan RPP tetap dibuat?
  99. Apa kaitan RPP dengan modul ajar?
  100. Apakah buku teks yang ada sekarang masih bisa dipakai?
  101. Apakah Kriteria Ketuntasan Minimal masih akan berlaku pada Kurikulum Merdeka ini?
  102. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum?
  103. Bagaimana acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi hasil belajar akhir dari satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah?
  104. Bagaimana bentuk rapor intrakurikuler?
  105. Apakah laporan hasil belajar intrakurikuler berbasis Capaian Pembelajaran (CP) setiap periodik semester atau fase?
  106. Apakah ada kenaikan kelas jika pada Kurikulum Merdeka menggunakan fase? Bagaimana kriteria kenaikan kelas?
  107. Apakah satuan pendidikan yang telah menerapkan SKS dapat menggunakan Kurikulum Merdeka?
  108. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik?
  109. Bagaimana cara guru mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten?
  110. Apakah itu platform Merdeka Mengajar?
    Salah satu platform teknologi yang disediakan untuk mendukung para guru agar dapat mengajar menggunakan Kurikulum Merdeka dengan lebih baik, meningkatkan kompetensinya, dan berkembang secara karier.

Untuk informasi lebih lanjut, atau Saluran Informasi dan Pengaduan seputar Pendidikan dan Kebudayaan
Telepon: 021 5703303 / 57903020 ext. 2115
SMS: 0811976929
Faksimili: 021 5733125
Email: pengaduan@kemdikbud.go.id
Laman: ult.kemdikbud.go.id

Informasi Berita Guru tentang Jawaban Pertanyaan Anda Ada Disini, Silahkan Disimak 100+ Tanya Jawab Tentang Kurikulum Merdeka silahkan dimanfaatkan atau dibagikan 🙏 Share is Caring 👀 dan JADIKAN HARI INI LUAR BIASA!😊

© Berita Guru ~ Made with ❤️ in Berita Guru. Developed by Calon Guru